Gaji Tidak Dibayar Perusahaan, Karyawan Wajib Melaporkan

2 min read

Gaji Tidak Dibayar Perusahaan

Gaji Tidak Dibayar Oleh Perusahaan – Masalah gaji atau upah menjadi salah satunya aspek khusus yang bisa memengaruhi kapasitas karyawan. Gaji atau upah yang wajar akan meningkatkan seorang karyawan untuk kerja dengan dedikasi yang lebih baik. Sedang upah yang tidak wajar tentunya akan membuat karyawan jadi kurang berdedikasi.

Walau ini sudah diketahui pada umumnya, tetapi nyatanya masih banyak perusahaan yang masih semena-mena dalam memperlakukan beberapa karyawannya. Salah satunya kejadian karena ketidaklayakan upah karyawan ialah terdapatnya keluar masuk karyawan yang frekuensinya tinggi sekali.

Upah yang kecil dan beban pekerjaan kerja yang banyak akan membuat karyawan merasakan tidak dihargai serta putuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Mengakibatkan, konsistensi perusahaan bisa terusik hingga performnya jadi lebih jelek dibanding perusahaan lain.

Serta ada perusahaan yang tidak memberi upah karyawan dengan pas waktu. Jika upah tidak dibayar oleh perusahaan, karena itu tiap karyawan mempunyai hak untuk memberikan laporan perusahaan itu pada pihak yang berkuasa.

Standar Gaji Karyawan di Indonesia

Terdapatnya standard upah karyawan benar-benar sangat dibutuhkan serta akan memberi faedah baik buat perusahaan atau buat karyawan. Adanya standard upah yang pasti, karena itu bisa menahan kekuatan perselisihan yang berlangsung karena pertentangan di antara perusahaan dengan karyawan.

Demo-demo dari buruh yang pengacau sampai buruh yang kehidupannya kurang wajar dapat dinihilkan adanya standard upah yang pas. Standard jumlahnya upah karyawan di Indonesia bergantung pada banyak hal. Upah minimum karyawan sudah ditata dalam gaji minimal, yang terdiri atas UMP, UMK, serta yang lain.

Salah satu unsur yang tentukan upah karyawan ialah tempat karyawan itu kerja. Daerah-daerah dengan kegiatan serta perusahaan industri yang tinggi umumnya mempunyai standard upah yang semakin besar dibanding dengan daerah lain yang kegiatan serta perusahaan industrinya rendah.

Ketidaksamaan standard upah dapat disebabkan oleh nilai KHL yang tidak sama untuk tiap daerah. Sebab agar bisa memenuhi kehidupan dengan wajar, pasti upah yang didapat harus tambah tinggi atau sama dengan KHL. Standard KHL untuk tiap daerah di Indonesia berlainan. Daerah-daerah seperti Papua mempunyai standard KHL yang tambah tinggi bila dibanding dengan KHL di daerah Indonesia sisi barat.

Setelah itu, unsur lain yang punya pengaruh pada jumlahnya upah ialah tipe perusahaan tempat karyawan kerja. Perusahaan yang besar tentunya akan memberi upah yang tambah tinggi dibanding perusahaan kecil. Disamping itu, tipe pekerjaan akan memengaruhi upah yang didapat.

Perusahaan Telat Membayar Gaji Karyawan

Perusahaan yang telat membayarkan upah karyawan akan dikenai denda. Pengenaan denda itu tidak hilangkan keharusan perusahaan untuk masih membayarkan upah pada karyawan.

Klausal 93 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan sudah menerangkan jika faksi perusahaan yang sebab kesengajaan atau kelalaiannya menyebabkan keterlambatan pembayaran upah, maka dikenai denda sesuai prosentase khusus dari upah karyawan.

Denda yang disebut akan dikenai pada perusahaan dengan ketetapan jadi di bawah ini:

  • Dari mulai hari ke empat s/d hari ke-8 terhitung tanggal sebaiknya upah dibayar, perusahaan dikenai denda sebesar 5% untuk tiap hari keterlambatan dari upah yang sebaiknya dibayarkan.
  • Setelah hari ke-8, jika upah tidak dibayar, karena itu perusahaan dikenai denda keterlambatan seperti disebut dalam point 1 ditambah 1% untuk tiap hari keterlambatan. Dengan ketetapan 1 bulan jangan melewati 50% dari upah yang sebaiknya dibayarkan.
  • Setelah 1 bulan, jika upah tidak dibayar, karena itu perusahaan dikenai denda keterlambatan seperti disebut dalam point 1 serta 2, ditambah lagi bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

Langkah Hukum Bagi Karyawan Bila Gaji Tidak Dibayar Perusahaan

Mengenai langkah hukum yang bisa dikerjakan oleh karyawan jika upah tidak dibayar oleh perusahaan sebagai di bawah ini:

  1. Langkah awal ialah mengulas berkaitan upah yang tidak dibayar terlebih dulu dengan faksi perusahaan (jalan bipartit).
  2. Jika lewat jalan bipartit tidak temukan penyelesaian, karyawan bisa lakukan penyelesaian konflik lewat jalan tripartit dengan perantaraan. Dimana sebagai mediatornya ialah faksi dari suku Dinas Tenaga Kerja Serta Transmigrasi (Disnaker) ditempat.
  3. Jika jalan perantaraan gagal karena itu karyawan yang berkaitan bisa ajukan tuntutan pada Pengadilan Jalinan Industrial.

Jika upah tidak dibayar oleh perusahaan dengan menyengaja, atau perusahaan telat atau melalaikan kewajibannya dalam pembayaran upah, karena itu perusahaan harus bayar denda sesuai ketentuan pada Klausal 19 PP Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Perlindungan Gaji seperti yang sudah disebut di atas.

Dengan mengerti ketentuan itu, seharusnya Divisi HR tidak lakukan penahanan upah karyawan. Supaya skema pengupahan di perusahaan bisa berjalan mulus, Divisi HR membutuhkan aplikasi pengupahan yang bisa memonitor catatan absensi, cuti, dan potongan-potongan yang diresmikan pada karyawan.

Pemakaian software payroll akan sangat mungkin karyawan serta perusahaan saling tahu tempatnya dalam suatu pekerjaan. Dengan begitu, beberapa hal yang terkait dengan administrasi karyawan tidak jadi permasalahan di masa datang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *